26.9 C
New York
Selasa, Agustus 9, 2022

Buy now

Pemkot Desak Pemegang IPT Di Belakang RSUD Dr Soewandhi Kosongkan Bangunan

*Merupakan Aset Pemkot untuk Perluasan Parkir

SURABAYA (kabarsurabaya.com) Pemkot Surabaya mengaku kesulitan untuk menarik kembali asetnya yang disewa oleh warga melalui ijin pemakaian tanah (IPT). Kebanyakan, saat pemkot menarik kembali asetnya demi pengembangan kota, warga menolak untuk mengosongkan tanah.

Seperti yang terjadi di sepuluh persil lahan milik pemkot di belakang RSUD dr Soewandhi. Mereka kukuh tak mau pindah, padahal pemkot membuthkan lahan terseebut untuk perluasan lahan parkir rumah sakit.

Ist
Kepala Dinas Pengelola Bangunan dan Tanah Maria Theresia Ekawati Rahayu menyatakan, hal tersebut memang terjadi. Bahkan mereka sampai mengajukan langkah hukum gugatan ke pengadilan.

“Yang di belakang gedung RSUD Dr Soewandhi itu ada persil yang disewa warga lewat IPT, padahal kita butuh lahannya untuk perluasan lahan parkir. Sudah lama kita tidak perpanjang IPT nya tapi tetap tak mau pindah sampai sekarang,” kata wanita yang akrab disapa Yayuk ini.

Total persil yang kini sedang diminta kembali di titik tersebut ada sebanyak sepuluh persil. Dari seluruh persil tersebut DPBT sejatinya sudah menghentikan pemberian ijiin IPT nya sejak tahun 2014. Akan tetapi, pihak warga di sana masih tidak terima dan malah mengajukan gugatan ke PTUN.

“Dari gugatan itu kita menang. Kita sudah kirim peringatan juga, tapi sampai saat ini aset di sana belum juga dikosongkan,” imbuh Yayuk.

Sepuluh persil yang dimaksud sampai saat ini dikatakan Yayuk masih dihuni oleh warga dan dipergunakan sebagai rumah tinggal.
Kalau pemkot menghendaki, pemkot bisa saja mengelurkan tim bantuan penertiban.

Akan tetapi dikatakan Yayuk, hal tersebut termasuk yang sangat dihindari oleh pemkot. Sehingga pihaknya berharap agar dalam waktu dekat ada kesadaran dari warga yang menghuni lahan milik pemkot tersebut untuk segera melakukan pengosongan. Terlebih saat ini di RSUD Dr Soewandhi juga sudah proses untuk renovasi dan perluasan.

“Kami tidak ingin menurunkan satpol pp dulu. Sebab itu akan membuat penilaian buruk pada pemkot. Akan tetapi kembali lagi, kita butuh lahan di sana dalam pengembangan rumah sakit,” jelas wanita mantan Kabag Hukum Pemkot Surabaya ini.

Selain di aset di belakang gedung RSUD Dr Soewandhi, ada beberapa aset yang lain yang menemui kendala serupa. Seperti yang terjadi di Kebun Bibit. Akan tetapi dikatakan Yayuk lahan di sana sudah dikosongkan. Sampai saat ini, total ada 46.611 aset pemkot yang kini sedang dipakai melalui ijin pemakaian tanah (IPT).

Sementara itu, Yayuk mengaku, saat in pemkot sendiri tengah menggodok raperda baru tentang IPT. Dimana salah satu yang akan diatur dalam raperda itu adalah ketentuan untuk pemberian ganti rugi bangunan pada pemegang IPT jika pemkot meminta aset yang disewa.

Menurutnya dengan adanya raperda itu maka bukan hanya penggusuran yang akan memberatkan warga. Namun warga juga diberikan hak dan keuntungan ganti rugi.

“Sekarang raperdanya sudah di DPRD, sudah kita serahkan. Jadi ya tinggal menunggu,” pungkas Yayuk. (ks1/red)

Related Articles

Stay Connected

22,764FansSuka
3,432PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles