26.1 C
New York
Selasa, Agustus 16, 2022

Buy now

Pemprov Jatim Dorong KPU Selesaikan Revisi Peraturan KPU

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan calon tunggal bisa ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember mendatang, mendapat perhatian serius Pemprov Jatim.

Seperti dikemukakan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Pemprov Jatim mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat untuk segera memproses teknis calon tunggal.

“Kami mendorong KPU provinsi dan daerah  bekerja dan mempercepat masalah teknisnya, untuk daerah yang diikuti calon tunggal,” katanya pada wartawan di Surabaya, Rabu (7/10/2015).

Seperti diketahui, di Jawa Timur, dari 19 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak, hanya satu daerah yang diikuti  calon tunggal yaitu kabupaten Blitar. Dimana dari tiga kali masa pendaftaran, hanya pasangan Rijanto-Marhaenis yang didukung PDIP dan Gerindra yang mendaftar ke KPU setempat.

Menurut Soekarwo, Pemprov sifatnya hanya mendorong karena persoalan tehnis sepenuhnya wilayah KPU yang dibantu oleh Panitia Pengawas Pemilu.

Disisi lain, Mentri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo mengharapkan KPU segera menuntaskan peraturan KPU tentang pemilihan kepala daerah serentak, yang bisa mengakomodasi calon tunggal seperti keputusan MK.

“Dengan adanya keputusan MK ini, pemerintah juga akan segera mempersiapkan untuk mengusulkan revisi undang-undang tentang pemilihan kepala daerah, termasuk juga undang-undang tentang partai politik,” terangnya pada wartawan.

Sebelumnya, pada keputusannya 29 September 2015, MK mengabulkan permohonan uji materi terkait kemungkinan munculnya pasangan calon tunggal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

MK mengizinkan daerah yang memiliki pasangan calon tunggal untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak periode pertama pada Desember 2015. Dimana hakim konstitusi menilai bahwa undang-undang mengamanatkan pilkada sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung dan demokratis.

Dengan demikian, pemilihan kepala daerah harus menjamin terwujudnya kekuasan tertinggi di tangan rakyat.

Selain itu, MK juga menimbang rumusan norma UU Nomor 8 tahun 2015 yang mengharuskan adanya lebih dari satu pasangan calon tidak memberikan solusi, yang menyebabkan kekosongan hukum karena dapat berakibat pada tidak dapat diselenggarakannya pilkada.

Selain Kabupaten Blitar, terdapat dua daerah lagi yang hanya diikuti satu pasangan calon, yakni Kabupaten Tasikmalaya (Jabar) dan Kabupaten Timor Tengah Utara (NTT). (bis/Ep)

Related Articles

Stay Connected

22,764FansSuka
3,437PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles