Pengadaan PJU oleh DKP Disoroti DPRD Surabaya

SURABAYA Persoalan pengadaan lampu penerangan jalan umum (PJU) yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya menjadi sorotan para legislatif kota. Pasalnya, berdasarkan pengaduan yang diterima, disinyalir ada ketidaktransparanan dalam hal mekanisme lelangnya.

Darmawan

Sistem pengadaan yang dilakukan DKP dirasa ganjal dan mengarah untuk adanya tindakan monopoli satu brand tersentu. Wakil Ketua DPRD Surabaya Dharmawan menyatakan, hal tersebut terungkap saat ada asosiasi pengusaha di bidang kelistrikan yang mengadu ke DPRD terkait sitem lelang yang dilakukan DKP tersebut.

“Jadi mereka itu mengeluhkan, sistem lelang DKP itu janggal. Spesifikasi teknik dari lelang (PJU) itu mencondongkan spesifikasi yang hanya dimiliki oleh brand (merk) tertentu. Sehingga merk yang lain itu tidak bisa ikut lelang,” kata pria yang akrab disapa Aden ini.

Contohnya, menurut politisi asal Partai Gerindra ini, adalah spesikasi yang dicantumkan dalam persyaratan lelang, yang digunakan patokan adalah sistem watt. Hanya lampu yang 500 watt yang boleh mengikuti lelang. Padahal, menurut Aden dan pmipinan dewan, yang seharusnya digunakan patokan dalam lelang adalah lumen atau tingkat kecerahan lampu.

Banyak merk yang ternyata lebih efisien dan ramah lingkungan, dimana yang menghasilkan kecerahan tinggi namun daya yang dibuthkan lebih kecil. Namun mereka tidak bisa masuk lelang lantaran spesifikasi yang dibatasi oleh DKP.

Tidak hanya itu, yang sangat terlihat adalah mencantumkan spesifiaksi tersedianya surge protection device (SPD) atau perangkat anti tegangan kejut yag terpisah dari lampu.

“Padahal di merk lain, semua juga sudah ada SPD namun menyatu dengan lampunya bukan di luar. Sedangkan yang ada seperti itu hanya satu merk saja. Ini adalah bukti mengarah ke upaya monopoli,” imbuh Aden.

Hal tersebut sangat disayangkan oleh anggota legislatif. Sebab di era jaman yang sudah kian maju seharusnya tidak boleh ada persaingan yang tidak sehat. Terlebih undang-undang juga tidak memperbolehkan adanya monopoli dalam menyelenggarakan pengadaan proyek pemerintah.

Minggu lalu, pimpinan dewan sudah menggelar rapat dengar yang mendatangkan DKP, asosiasi pengusaha yang mengeluh, dan juga pakar konsultan yang di-hire oleh DKP.

“DKP sempat menyebut bahwa spesifikasi itu didasarkan pada hasil konsultasi pakar, ternyata pakar di ITS malah yang dipakai hanya dosen biasa,” kata Aden.

Terpisah, Ketua Asosiasi Kontraktor Linstrik Indonesia (Aklindo) Sjahrizal mengamini bahwa pihaknya yang mengeluhkan kondisi tersebut ke DPRD. Hal itu juga dilatarbelakangi oleh banyak pengusaha yang protes dengan sistem lelang yang diadakan oleh pemkot.

“Kami tujuannya hanya satu, kalau ini sistem lelangnya swasta tidak masalah bisa main kejam, tapi ini kan pemerintah. Tidak selayaknya jika spesifikasi tekniknya sangat mengarah pada satu merk tertentu saja,” kata pria yang akrab disapa Rizal ini.

Seperti tersedianya komponen SPD, merk lampu yang lain memang tidak ada yang sesuai dengan ketentuan tersebut. Sebab SPD itu sudah menyati dengan lampu, bukan terpisah di luar lampu secara fisik.

Bukan hanya itu, yang juga menjadi catatan besar Aklindo, dalam persyaratan lelang DKP juga mensyaratkan bahwa brand lampu yang bisa ikut adalah yang memiliki toleransi 5 persen saja terhadap fluktuasi tegangan yang telah distandarkan oleh PLN.

“Sebagaimana diketahui, standar tegangan PLN saat ini, intervalnya adalah 170-220 volt. Semakin besar toleransi lampu terhadap fluktuasi maka seharusnya semakin baik. Di luar sana, itu banyak yang bahkan memiliki toleransi 10 sampai 20 persen. Nah kalau dibatasi seperti itu, justru lampu dengan kualitas yang lebih baik malah nggak bisa masuk lelang,” tegas Rizal.

Oleh sebab itu, pihaknya ingin agar DPRD bisa membantu dan mendesak pemkot untuk meninjau kembali spesfikasi teknik yang ada. Sehingga sistem pengadaan lampu PJU di Surabaya bisa adil dan terbuka.

“Dan tentu saja tidak membohongi masyarakat,” pungkas Rizal.

Sementara itu, Kepala Bidang Pertamanan DKP M Aswan, mengelak bahwa ada upaya monopoli dalam pengadaan lampu PJU di pemkot Surabaya. Termasuk dalam pembuatan spesifiaksi teknik dalam pengadaan lelang. Pembuatan spek itu sudah didasarkan pada konultasi pada pakar yang mumpuni dalam bidang kelistrikan khususnya lampu.

“Tidak ada yang begitu. Dalam pembuatan spek itu, kami tentu saja nggak ngerti detail, maka kami meminta bantuan dari ITS untuk membuat standar. Nah, spek itu sudah didasarkan standar,” kata Aswan.

Hasil konsultasi spesifikasi itulah yang kemudian diserahkan oleh DKP ke bagian pelelangan. Terkait yang menang lelang yang disangkakan hanya satu merk tertentu, menurut Aswan itu bukan hal yang janggal, melainkan hasil lelang itu adalah yang paling memenuhi syarat.

“Yang namanya pemenang lelang ya cuman satu kan,” katanya.

Sementara itu, dalam perubahan anggaran keuangan 2015 ini, setidaknya akan ada 700 titik PJU baru yang akan ditambah dalam waktu dua bulan mendatang. Penambahan titik itu berdasarkan permintaan warga untuk penambahan lampu penerangan. Selain itu juga pengajuan dari dewan dan juga pengaduan.

Penambahan PJU ini juga sejalan dengan upaya pencapaian target DKP. Dimana setiap tahunnya ada target sebanyak 3000 titik PJU.

“Kalau pakai LED semuanya ya anggaran kita belum mencukupi. Lagipula ini yang akan ditambah adalah kawasan pinggiran yang lebar jalannya juga tidak begitu lebar,” kata Aswan. (KS1/RED)

Leave a Reply