Penyelenggara Pemilu dalam Pilkada Surabaya 2015 Harus Taat Kode Etik

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Penyelenggara Pemili dalam Pilkada Surabaya 2015 harus taat kode etik. Ini adalah salah satu hal yang mendapat tekanan dari acara Rapat Kerja anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya 2015 yang diselenggarakan KPU Kota Surabaya di Hotel Singgasana.

Dalam pelaksanaan hari kedua ini, sebanyak 155 anggota PPK dari 31 kecamatan mendapat tataran mengenai kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang materinya dibawakan sendiri oleh

“Kode etik ini menjadi pegangan kita yang sangat penting agar kita bisa lebih baik lagi,” kata Ketua KPU Kota Surabaya Robiyan Arifin, SH, MH, Minggu (31/5/2015).

Menurut Robi, PPK harus memahami bahwa kode etik Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan landasan norma moral, etis, dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang mengatur hal-hal yang diwajibkan, yang dilarang, serta yang patut atau tidak patut dilakukan, baik dalam tindakan maupun ucapan.

“Kode etik ini bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas para pengelenggara pemilihan umum, baik KPU RI, tingkat provinsi, KPU tingkat kota/kabupaten, hingga badan ad hoc lainnya seperti PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, serta anggota Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan Panwaslu di semua tingkatan.” Kata Robi.

Robi melanjutkan, dasar hukum kode etik ini adalah Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu ; Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 ; Peraturan KPU No. 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu 2014, yang diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 6 Tahun 2013; serta Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012 dan No. 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

“Kode etik ini bersifat mengikat, wajib dipatuhi, serta berlaku bagi seluruh jajaran sekretariat penyelenggara Pemilu. Sementara penegakkannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penegakan disiplin dan kode etik kepegawaian. Penyelenggara Pemilu yang melanggar Kode Etik bisa dikenai sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap,” paparnya.

Kepada seluruh anggota PPK, Robi juga memaparkan asas-asas penyelenggara pemilu. asas-asas itu di antaranya adalah mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efiensi, dan efektivitas.

Dia pun meminta agar penyelenggara pemilu menjaga dan memelihara netralitas, imparsialitas, dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis; tidak mengikutsertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya.

Robi jya meminta anggota PPK untuk menolak menerima uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian lainnya yang apabila dikonversi melebihi standar biaya umum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) jam, dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari calon peserta Pemilu, peserta Pemilu, calon anggota DPR dan DPRD, dan tim kampanye.

“Ini untuk mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung, serta untuk mewujudkan pilkada yang berintegritas,” pungkas Robi. (Edmen Paulus)

Leave a Reply