Perpanjangan Pendaftaran Pilwali Tuai Banyak Kritik

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Perpanjangan pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di 7 kab/kota selama 3 hari atas rekomendasi Bawaslu menuai kritik tajam. Protes tersebut disuarakan oleh Kubu Koalisi Majapahit, yang melihatnya sebagai upaya untuk mendorong munculnya calon pasangan boneka atau abal-abal.

Katua Pokja Koalisi Majapahit AH Thony

Seperti dikemukakan Katua Pokja Koalisi Majapahit AH Thony, dibukanya kembali perpanjangan pendaftaran calon walikota dan wakil walikota Surabaya untuk yang ketiga kalinya merupakan kebijakan tendensius. Dimana ujung-ujungnya bermuatan kepentingan agar tidak ada pasangan tunggal.

“Saya heran ada apa dengan Bawaslu yang tiba-tiba menjadi sangat powerfull. Sehingga bisa memberikan rekomendasi perpanjangan itu. Saya menangkap adanya misi yang terselubung ditingkat pusat terhadap Pilkada, utamanya di Surabaya. Jelas ini dipaksakan,” ujarnya, Kamis (6/8.2015)

Selain itu, Thony menilai bahwa pasangan yang bakal muncul dan mendaftar di KPU dalam jangka 3 hari, bisa dipastikan sebagai pasangan boneka. Bahkan celakanya, dampak dari munculnya pasangan boneka yang diusung oleh gabungan partai ini akan kembali menjadikan Koalisi Majapahit sebagai kambing hitam.

“Jadi nantinya pasti kami akan kembali menjadi sasaran kambing hitam. Karena parpol yang memungkinkan bisa bermanuver dan mengusung pasangan calon berada di lingkungan koalisi Majapahit. Kalau begini jadinya bukan lagi mendinginkan suasana, justru memanaskan kontestasi politik di Surabaya,” tegasnya.

Disisi lain, PDIP sebagai partai pengusung pasangan Risma-Whisnu justru menyesalkan keputusan KPU yang memperpanjang pendaftaran selama 3 hari. Ini terlihat dari sikap Wakil Ketua PDIP Surabaya, Didik Prasetiyono, yang menyatakan bahwa 3 hari merupakan waktu yang sangat singkat bagi koalisi partai untuk melakukan komunikasi politik hingga jajaran pusat.

Menurutnya bila seperti ini (perpanjangan 3 hari), maka bisa dipastikan Pilwali Surabaya akan tetap mempunyai potensi calon tunggal,

“Melihat situasi komplek yang dialami parpol yang berkoalisi di Surabaya, waktu 7 hari lebih masuk akal. Karena mereka harus melakukan komunikasi panjang mulai tingkat kota hingga pusat. Apalagi masa pendaftaran terpotong akhir pekan yang kemungkinan besar pengurus partai libur,” katanya.

Selain itu, PDIP juga menyayangkan keputusan yang tidak setara karena hanya memperpanjang bagi pasangan calon yang diusung parpol.

“Ini kan perlakuan tidak setara. Kalau calon dari perseorangan ikut diperpanjang akan semakin membuka peluang besar akan ada pasangan calon diluar parpol,” tuturnya.

Didik juga menegaskan, pihaknya tetap melanjutkan gugatan pada KPU ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait Undang undang nomor 8 tahun 2015 yang didalamnya terdapat pasal Pilkada 2015 tetap dilaksanakan di tahun yang sama.

“Itu sudah menjadi kewajiban penyelenggara pilkada untuk tetap menggelar Pilkada serentak tanpa ada penundaan. Kalau ditunda maka melanggar undang undang,” imbuh Didik .

Sementara itu Wakil Bendahara Demokrat Surabaya, M Machmud juga mengkritisi apa yang dilakukan Bawaslu. Pihaknya menyatakan bahwa para kepala daerah harus mendapat rekomondasi dari partai politik utk bisa mencalonkan. Itu diatur dalam undang undang.

“Di Indonesai yg yg katanya negara hukum ini, Undang undang adalah panglima tertinggi yang harus ditaati. Dan tahapan pilkada kan sudah selesai. Surabaya dan 6 daerah lainnya ditunda. Itu sudah pas dengan Peraturan KPU,” katanya.

Menurutnya sangat aneh kenapa tiba-tiba muncul wacana peraturan pengganti undang undang atau perpu. Ketika perpu tidak diambil Presiden, justru Bawaslu yang tiba-tiba memberikan rekomendasi ke KPU untuk memperpanjang pendaftaran..

“Sepertinya ada yang menyuruh agar Bawaslu memberi rekom ke KPU. Sejak itu Perppu tidak jadi dilaksanakan. Ada apa di balik semua ini ? Apakah Republik Indonesia masih disebut negara hokum, Kok sepertinya lembaga negara bisa di order utk memenuhi kepentingan tertentu,” tandasnya.

Apalagi menurut Machmud, faktanya masyarakat dari 7 kota/kabupaten yg calonnya cuma tunggal, tidak bereaksi dan bisa menanggapi secara dewasa dan tidak ada anarkis. (Edmen Paulus)

Leave a Reply