Pilkada Serentak Bisa Picu Konflik Sosial

SURABAYA (kabarsurabaya.com) Makin dekatnya pilkada serentak memunculkan banyak pekerjaan rumah. Bukan hanya bagi KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi, tetapi juga bagi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan kajian Pusat Kajian Konstitusi dan Pancasila UKDC (PK2P UKDC), terdapat empat tahapan yang berpotensi memunculkan konflik sosial. Empat tahapan tersebut adalah tahapan pendaftaran calon kepala daerah, penetapan calon kepala daerah, penetapan calon kepala daerah terpilih, dan pengusulan pengesahan pengangkatan calon kepala daerah terpilih.

“Dalam berbagai tahapan tersebut, rivalitas antar calon kepala daerah dapat mendorong mobilisasi massa pendukung untuk menjadi penekan terhadap penyelenggara pilkada,” kata Victor Imanuel Nalle
Ketua PK2P UKDC, kemarin. (21/5/2015).

Potensi konflik tentu saja berbeda di setiap daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah, mengacu pada UU No. 17 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, harus menginventarisasi potensi konflik di daerahnya. Selain itu Pemerintah Daerah harus segera mengembangkan sistem peringatan dini dan sistem penyelesaian perselisihan secara damai sebagai bentuk antisipasi konflik.

Salah satu pemicu konflik sosial pasca pilkada diakui diantaranya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh tim sukses calon kepala daerah. Dalam konteks Jawa Timur, penetapan tersangka terhadap 3 (tiga) pejabat Bawaslu Jawa Timur nantinya dapat mendorong ketidakpercayaan publik terhadap institusi yang berwenang melakukan pengawasan dalam pilkada.

“Oleh karena itu, untuk mencegah ketidakpercayaan publik sebaiknya para tersangka mengundurkan diri dari jabatannya,” pungkas Victor. (red)

Leave a Reply