26.1 C
New York
Senin, Agustus 15, 2022

Buy now

Provinsi Madura Masih Jauh dan Sulit Diwujudkan

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Upaya pembentukan Provinsi Madura yang muncul sejak 2014 lalu, terus mengerucut ke pembahasan langkah konkret. Dan sebagai bentuk keseriusan akan hal itu, ratusan tokoh Madura berkumpul di Universitas Trunojoyo Madura (UTM) untuk melakukan kajian dan syarat administratif dalam pembentukan provinsi.

Tak hanya para tokoh Madura yang intensif melakukan pertemuan, spanduk bertuliskan “Selamat Datang di Provinisi Madura” pun mulai bertebaran di kaki Suramadu sisi Pulau Garam, serta beberapa tempat lain di Madura.

Sejumlah anggota DPRD Jatim asal Madura menilai, tidak masalah jika ada keinginan untuk mendirikan provinsi sendiri meski itu bukan persoalan gampang.

“Memang ada aturan untuk pemekaran, jadi sah-sah saja. Tapi kalau bicara soal provinsi itu masih jauh,” kata Mahhud, Anggota Komisi C DPRD Jatim, Rabu (14/10/2015).

Mengapa bukan hal yang mudah bagi Madura untuk menjadi provinsi sendiri, mengingat cukup banyak faktor yang menjadi syarat pembentukan provinsi. Di antaranya soal jumlah kabupaten/kota harus lima, sementara yang ada saat ini di Madura hanya empat (Bangkalan, Pamekasan, Sampang dan Sumenep).

“Belum lagi soal Sumber Daya Manusia (SDM), juga infrastruktur yang harus ditata. Jangan tiba-tiba mau mendirikan provinsi, sedangkan syarat-syarat untuk memenuhi itu belum ada,” ujarnya.

Menurut Mahmud, menata SDM, infrastruktur serta syarat lainnya perlu mendapat perhatian serius dan jangan sampai hanya secara politik keinginan itu timbul. Karena disitu ada sejarah seperti apa dan lainnya.

“Jadi jangan hanya politisi, akademisi juga harus bicara juga,” lanjutnya.

Bagi Mahmud, jangan hanya karena satu kelompok yang bicara, kemudian menganggap semua elemen yang ada di Madura pasti setuju. Termasuk tidak adanya momentum politik saat ini yang memungkinkan semangat itu dimunculkan.

Sementara mengenai spanduk yang bertuliskan ‘provinsi Madura’, menurut Mahmud itu hanyalah spanduk saja.

“Orang bikin spanduk boleh-boleh saja, tapi apa itu sudah mengakomodir semua elemen yang ada di Madura,” paparnya.

Meski untuk masalah Sumber Daya Alam (SDA), Mahhud menganggap memungkinkan, tapi SDA mesti diimbangi dengan SDM karena terkait pengelolaan.

“Makanya seluruh elemen harus duduk bersama, jangan hanya satu kelompok. Kita harus bicara hati ke hati. Kalau SDA bisa kita semua tahu, cuma pengelolanya ini lho, SDM-nya ini lho,” tutur anggota Badan Legislatif (Baleg) tersebut.

Terkait waktu pendirikan provinsi, politikus PDIP itu menegaskan, untuk membentuk satu kabupaten lagi saja butuh waktu dan uji kelayakan.

“Itu saja butuh waktu bertahun-tahun, belum lagi mempersiapkan SDM,” katanya. “Jangan sampai kita jadi penonton terus. Lihat Suramadu sekarang, kosong (tak membawa kesejahteraan) kan,” ucapnya.

Hal senada disampikan Anggota Komisi D dari Fraksi Partai Gerindra, Abdul Halim.

“Saya kira pembentukan Provinsi Madura masih jauhlah, karena banyak syarat yang harus dipenuhi. Untuk pemekaran kabupaten/kota saja tak gampang,” ujarnya. (Mo/Ep)

Related Articles

Stay Connected

22,764FansSuka
3,437PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles