Sidang Kasus Pelanggaran Proyek Lelang Jalan di Kediri, di Gelar KPPU

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI, kembali mengeluarkan putusan, terkait dugaan pelanggaran proyek Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016.

Dari temuan KPPU ini, sejumlah pihak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan dikenai sanksi denda miliaran rupiah.

Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Komisi, Kurnia Toha dan dibantu Chandra Setiawan dan Harry Agustanto selaku Anggota Majelis, para terlapor dinyatakan terbukti melanggar larangan bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain, untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

KPPU Sidangkan Kasus Pelanggaran Proyek Lelang Jalan Kediri

“Dari putrusan ini, maka beberapa pihak yang terlibat dalam kasus ini, akan mendapat sangsi denda yang berfariasi. Selain itu, kami juga memberikan rekomendasi pada atasan mereka agar memberi sanksi, karena kami tidak bisa memberikan hukuman pada pejabat negara,” ujar Seno selaku Investigator Penuntut KPPU, usai sidang di KPPU Surabaya.

Dalam perkara yang berawal dari penelitian inisiatif dan ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini, mereka yang dilaporkan antaranya adalah; Supriyanta, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri selaku Terlapor I dan Kelompok Kerja (Pojka) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) selaku Terlapor II.

Sementara dari pihak swasta, yang terlibat adalah PT Kediri Putra sebagai Terlapor III, PT Triple S Indosedulur sebagai Terlapor IV, PT Ayem Mulya Indah sebagai Terlapor V,    PT Ratna sebagai Terlapor VI, PT Jatisono Multi Konstruksi sebagai Terlapor VII, dan PT Jala Bumi Megah sebagai Terlapor VIII.

Persidangan kali ini mempersoalkan objek perkara lelang peningkatan jalan senilai Rp 94 miliar dengan 19 perusahaan yang mendaftar. Sementara dalam lelang pembangunan jalan senilai Rp 94 miliar diminati oleh 23 perusahaan. Majelis Komisi menilai terjadi Persekongkolan Horizontal dan Persekongkolan Vertikal yang dilakukan para terlapor.

Mereka menyatakan bahwa  Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp 6.746.894.000 yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran,” ujar Ketua Majelis, Kurnia Toha.

Majelis juga menghukum Terlapor IV membayar denda sebesar Rp6.746.894.000, Terlapor V membayar denda sebesar Rp1.927.684.000, Terlapor VI denda sebesar Rp1.927.684.000, dan Terlapor VII denda Rp1.760.059.000. Mereka juga melarang Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa secara bersama-sama pada paket pekerjaan yang sama.

Majelis juga menghukum Terlapor III dan Terlapor IV dengan melarang mengikuti tender dalam lingkup jasa konstruksi jalan yang menggunakan dana APBN dan APBD di seluruh Indonesia selama 2 tahun. Majelis juga memerintahkan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU. (men)

Leave a Reply