27.6 C
New York
Selasa, Agustus 9, 2022

Buy now

Ciputra Surya serahkan 1,3 Ha Lahan Waduk Sepat untuk Fasum pada Warga

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Sengketa penguasaan waduk Sepat seluas 66.750 M2 sejak tahun 2009 silam antara warga Kelurahan Lidah Kulon dan pengembang PT Ciputra Surya mulai memasuki babak baru.

PT Ciputra Surya yang selama ini telah mengklaim sebagai pemilik lahan berupa waduk Sepat di wilayah Kelurahan Lidah Kulon (sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 4057/Kel. Lidah Kulon yang diterbitkan Kantor Pertanahan Surabaya tanggal 23 Desember 2009), Minggu (20/9/2015) kemarin, menggelar sosialisasi dengan mengundang warga terdampak waduk sepat, untuk mencari solusi terbaik dalam penuyelesaian sengketa.

Sosialisasi yang dihadiri sekitar 300 kepala keluarga (KK), pihak dari Pemkot Surabaya, Muspika, Muspikel, RT/RW di Lidah Kulon, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) itu, rencananya juga akan dihadiri pihak DPRD Surabaya, dalam hal ini bapak Syaifudin Zuhri, namun beliau berhalangan hadir.

Dalam kesempatan sosialiasi tersebut, PT Ciputra Surya mencoba memberikan penjelasan pada warga tentang rencana pengembangan lawah waduk, yang diyakini akan memberikan nilai tambah juga bagi warga disekitar waduk.

Dikatakan staf legal PT Ciputra Surya, I Nyoman Parwata Widnyana, SH., MH,, nantinya PT Ciputra Surya juga akan menyerahkan sebagaian lahan di waduk Sepat seluas 1,3 hektar kepada Pemkot Surabaya untuk dijadikan fasum (fasilitas umum), yang akan dikelola oleh warga sekitar waduk.

“Kami akan menyerahkan sebagian lahan di waduk sepat untuk dijadikan fasum kepada warga. Tentu saja pentyerahan ini kami lakukan lewat pemkot agar tidak terjadi pertikaian diantara warga,” terangnya sewaktu ditemui di kantornya, Senin (21/09)

Melihat respon warga dan situasi yang semakin kondusif yang terlihat dari proses sosialisasi yang dilakukan di asrama polisi Bangkingan ini, dirinya optimis paparan dan tawaran PT Ciputra Surya dapat diterima.

Pasalnya, Nyoman menjamin, nantinya pihak PT Ciputra Surya juga akan membantu proses pembangunan fasum tersebut, supaya berdampak ekonomis dan sosial bagi warga Lidah Kulon.

“Rencananya dalam fasum tersebut akan dibangun taman, wahana permainan, dan tempat berjualan, yang bias dikelola warga sekitar. Jadi mereka bisa merasakan manfaatnya, karena selama ini yang terjadi, hanya golongan tertentu saja yang bisa menikmati sisi ekonomi dari waduk Sepat,” ujarnya.

Selain itu lanjut Nyoman, sosialisasi itu juga menyampaikan kajian dari tim ahli ITS mengenai rencana pembangunan drainase atau saluran air di waduk Sepat oleh PT Ciputra Surya yang berupaya agar tidak terjadi banjir.

Nyoman memaklumi apabila timbul pro dan kontra di masyarakat Lidah Kulon terkait acara sosialiasi itu. Menurutnya, itu sebagai dinamika kebebasan berpendapat. Namun dia berharap, agar semua pihak yang keberatan menggunakan etika dan prosedur yang ada untuk menyampaikan protesnya.

“Tolong jangan ada lagi provokasi pada masyarakat Lidah Kulon, karena kita menginginkan masalah di waduk Sepat diselesaikan dengan itikad baik secara musyawarah mufakat, sehingga tidak ada yang saling dirugikan satu sama lain,” lanjutnya.

Namun Nyoman juga menyadari apa yang dilakukan PT Ciputra Surya belum bisa ditrerima oleh sekelompok warga, yang tetap akan menggunakan jalur hukum, misalkan dengan gugatan di pengadilan, terkait dengan masalah ini.

“Kalau ada pihak yang menggunakan jalur hukum, misalkan dengan gugatan di pengadilan, tentu kita akan tetap hormati dan hadapi,” tandas Nyoman.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Abdul Wachid, SH., MH, salah satu anggota tim advokasi waduk Sepat yang sebelumnya telah melakukan somasi kepada Walikota dan Ketua DPRD Surabaya terkait kebijakan tukar guling waduk Sepat, tetrap bersikukuh pada tuntutannya untuk membatalkan proses tukar guling yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur dan terdapat manipulasi.

“Kami tetap pada tuntutan untuk membatalkan proses tukar guling yang kami anggap tidak sesuai dengan prosedur dan terdapat manipulasi,” jelas Abdul Wachid.

Janji untuk memberikan lahan dan membuat saluran air yang dilakukan Ciputra, menurut Wachid, bukan solusi. Karena itu berarti secara tidak langsung mengakui eksistensi kepemiliki Ciputra atas waduk, Padahal esensi dari hal yang dituntut oleh warga adalah mengembalikan sepenuhnya waduk kepada masyarakat. (Edmen Paulus)

Related Articles

Stay Connected

22,764FansSuka
3,432PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles