KPPU Akan Intensifkan Pengawasan pada Industri Farmasi

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Mencermati cukup mahalnya harga obat di Indonesia, membuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Surabaya, tertarik untuk melakukan penyelidikan, utamanya pada usaha farmasi. Dan ini akan dilakukan Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Surabaya mulai tahun 2016.

Kepala KPD KPPU Surabaya, Aru Armado

Seperti dikemukakan Kepala KPD KPPU Surabaya, Aru Armado, harga jual obat di Indonesia yang cukup tinggi, membuat pihaknya tertarik untuk menyelidiki lebih jauh, apakah ada tindakan kartel yang dilakukan oleh mereka yang menguasai bisnis farmasi.

“Kami akan melakukan observasi dan penyelidikan dan akan konsentrasi pada usaha farmasi sebagai prioritas penyelidikan. Apakah ada unsur tindakan kartel di bisnis ini, sehingga harga obat menjadi mahal ?” terangnya di Kantor KPPU KPD Surabaya, Gedung Bumi Mandiri, Jl Basuki Rahmat Surabaya, Senin (14/12/2015)

Selama ini menurut Aru, usaha farmasi relatif belum tersentuh kebijakan yang bisa mengakomodir kebutuhan konsumen, khususnya pasien pengguna obat dan alat medis pengobatan.

“Ini yang sedang kami koordinasikan untuk dilakukan penyelidikan, apakah memang ada indikasi pelanggaran terhadap UU Nomer 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya farmasi,” terangnya.

Selain akan melakukan penyelidikan, Aru juga menyampaikan bahwa KPPU akan meminta pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan PBB untuk bisa menekan harga jual obat di Indonesia.

“Sebenarnya ini bukan hal baru, karena China, Thailand dan India sudah melakukannya. Dan hasilnya cukup baik, karena harga obat di negara-negara tersebut sekarang lebih bisa dijangkau oleh masyarakat menengah bawah,” terang Aru.

Selain itu, KPPU juga akan bekerjasama dengan pekerja profesi kedokteran, terutama dokter, agar mau memberikan alternatif merek obat yang diberikan pada pasien. Karena menurut Aru, sejauh ini, dokter tidak pernah memberikan alternatif jenis obat yang sama kepada pasien. Pasien hanya bisa menebus obat dengan merek yang sesuai dengan resep dokter.

“Padahal masih banyak pilihan jenis obat yang memiliki kandungan dan fungsi yang sama, yang mungkin harganya bisa lebih terjangkau, dibanding yang tertulis di resep,” jelas Aru.

Selain menjelaskan tentang prioritas penyelidikan mengenai industry farmasi dan tentu saja komoditas pangan yang akan dilakukan di tahun 2016 nanti, Aru juga memaparkan tentang kinerja KPD KPPU Surabaya di tahun 2015, termasuk masalah enam perkara yang masuk pada tahap penyelidikan dan tiga perkara dalam proses pemberkasan.

Ke enam perkara itu adalah kasus PJU Sidoarjo tahun 2014, kasus tender jalan di NTB, dugaan praktek monopoli rumput laut di NTT, kasus PJU Sidoarjo tahun 2015, dugaan perbedaan harga jual slab baja PT Krakatau Pasco dan inisiatif pelabuhan lembar.

Sementara tiga kasus yang dalam proses pemberkasan adalah kasus execujet, kasus Probolinggo dan kaus Petro.

“Untuk kasus Petro, sudah sampai pada sidang lanjutan. Beberapa saksi sudah dipanggil, baik dari pihak Petro sendiri ataupun peserta tender. Saksi ahli juga sudah dimintai keterangan. Kami perkirakan awal 2016 sudah ada putusan,” pungkas Aru. (Ep)

Leave a Reply