KPPU Siap Sidangkan Persekongkolan Proyek PJU Sidoarjo Senilai 52 Milyar

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sedang mempersiapkan persidangan, setelah melewati proses akhir dari penyelidikan proyek penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Sidoarjo dengan nilai Rp 52 miliar.

Bahkan seperti dikatakan Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Surabaya, Aru Armando, pihaknya berjanji masa pemeriksaan dan persidangan akan dilakukan kepada pihak terkait, termasuk Philips selaku pemasok pada bulan depan.

“Ya. Dalam waktu dekat, kami akan memeriksa dan menyidangkan sejumlah pihak yang terkait dalam proses tender PJU di Sidoarjo. Tunggu saja, paling lambat bulan depan akan kami sampaikan,” terangnya dalam acara Forum Jurnalis ‘Peran KPD Surabaya dalam Mereformasi Pasar terkait Otonomi Daerah’ di Surabaya, Rabu (21/10/2015).

Aru mengakui, KPPU dalam proses penyelidikan kasus PJU Sidoarjo tersebut, sudah menemukan indikasi yang mengarah pada persekongkolan. Selain itu, perkara PJU tersebut dicurigai telah melakukan aksi ‘gelap’ dan terselubung, yang melibatkan peserta tender yang bersekongkol secara vertikal dengan panitia lelang.

“Sejauh ini, kami sudah masuk tahap akhir dengan memanggil banyak saksi, memanggil banyak terlapor serta memanggil Philips, sebagai pemasok untuk lampu penerangan jalan umum,” lanjut Aru.

Menurutnya, penyelidikan yang dilakukan KPPU dalam proses tender PJU tersebut juga melibatkan pejabat penerima barang. Dan ditengarai adanya keterlibatan pejabat lain di Kabupaten Sidoarjo pada proses tender lampu jalan tersebut.

Sekadar tahu, tender PJU di Kabupaten Sidoarjo ada dua proyek penerangan jalan umum mulai periode 2014 dan 2015. Proyek tersebut diduga mengandung unsur persekongkolan dengan akumulasi senilai Rp 52 miliar.

Awasi Perda di 5 Kota / Kabupaten

Selain itu, KPPU juga menargetkan, penyelesaian 5 peraturan daerah (Perda) di wilayah Jawa Timur. Terutama untuk membahas pemenuhan prinsip-prinsip persaingan usaha. Apakah Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat di Jawa Timur sudah memenuhi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat atau tidak.

Dikatakan Aru, sejumlah daerah perlu dilakukan harmonisasi, khususnya untuk masukan agar beberapa peraturan di daerah tertentu menyesuaikan dengan UU No 5 tahun 1999.

“Ini kami lakukan supaya peraturan daerah yang diterbitkan tidak melanggar prinsip-prinsip persaingan tidak sehat, atau tidak melanggar Undang-undang Nomor 5 tahun 1999,” jelas Aru.

Ditambahkan, hingga kini baru lima peraturan daerah yang sedang dikaji dan dilakukan perbaikan. KPPU akan melakukan koordinasi dan duduk bersama dengan Pemerintah Provinsi Jatim serta kabupaten/kota terkait.

“Kami sedang membahas Perda Izin Usaha Jasa Konstruksi di Blitar, kemudian Pelayanan Perizinan Bidang Kesehatan di Malang, soal Analisis Dampak Lalu Lintas di Nganjuk, masalah Pengelolaan Rumah Susun Sederhana di Sidoarjo dan Perda terkait produk unggulan di Tulungagung,” pungkasnya. (Ep)

Leave a Reply