KPPU Surabaya Dorong Pemerintah Terbitkan Regulasi Obat Yang Pro Konsumen

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Berdasarkan data yang dimiliki Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), tercatat pada tahun 2014 omzet pada Industri farmasi di Indonesia mencapai Rp 52 Triliun, dan diperkirakan pada Tahun 2015 tumbuh  11,8%. Obat-obatan dengan resep dokter berkontribusi 59% dan obat bebas/generik sebesar 41% dari keseluruhan pasar.

KPPU Surabaya Dorong Pemerintah Terbitkan Regulasi Obat Yang Pro Konsumen

Dari Nilai kapitalisasi industri tersebut perusahaan farmasi nasional menguasai pangsa pasar sebesar 70% dan 30% sisanya dikuasai oleh perusahaan farmasi PMA (Penanaman Modal Asing). Namun, besarnya nilai kapitalisasi industri farmasi ini tidak diimbangi dengan akses obat dan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh Masyarakat.

Hal ini sempat disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyatakan harga obat di Indonesia saat ini mahal dan secara khusus meminta kepada KPPU untuk memeriksa alur tata niaga obat di Indonesia beberapa waktu lalu.

Mencermati hal ini, Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Surabaya, Aru Armando mendorong Pemerintah untuk segera mengeluarkan regulasi yang pro konsumen.

“Pemerintah harus mengeluarkan regulasi yang menjamin konsumen/pasien mempunyai pilihan terhadap obat yang diresepkan,” kata Aru Armando, Jumat (8/1/2016).

Pilihan yang dimaksud menurut Aru adalah informasi kepada pasien terkait obat generik atau obat lain lain mempunyai kandungan yang sama dengan obat yang diresepkan dokter.

“Dengan informasi ini, pasien dapat memilih obat sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika tidak ada informasi, maka pasien akan kesulitan untuk mendapatkan obat yang sesuai dengan kebutuhan atau kemampuannya. Mereka pasti takut untuk menggunakan obat lain. Padahal bisa jadi, terdapat obat yang kandungannya sama, dengan harga lebih terjangkau,” lanjutnya.

Selain informasi mengenai obat lain yang sejenis, menurut Aru, pasien wajib mengetahui informasi Harga Eceran Tertinggi (HET) suatu obat.

“Selama ini, tidak semua obat mencantumkan HET pada kemasan. Dan tidak semua apoteker pada apotek atau instalasi rumah sakit/klinik yang memberikan informasi mengenai HET kepada pasien,” jelas Aru.

Mengenai siapa pihak yang wajib memberikan informasi mengenai pilihan obat sejenis dan HET, menurut Aru ada 2 (dua) pihak yang bisa memberikan informasi tersebut, yakni dokter dan apoteker.

Namun, ia menilai apoteker yang lebih tepat diberikan kewajiban untuk memberikan informasi mengenai kandungan obat dan informasi HET kepada pasien/konsumen. Selain itu, industri farmasi menurutnya perlu diwajibkan untuk memasang HET pada produk obatnya.

“Jika dua hal ini, yakni informasi obat sejenis dan HET diatur, maka akan sangat membantu meringankan beban konsumen/pasien” pungkasnya. (Ep)

Leave a Reply