Serap Aspirasi Saat Reses, Lia Istifhama Minta Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis Diperkuat di Daerah
Lia Istifhama Anggota DPD RI.
SURABAYA ( KABAR SURABAYA) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah pusat mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif daerah. Program ini diharapkan mampu meningkatkan asupan gizi anak sekolah, menekan angka stunting, serta memperkuat ketahanan sumber daya manusia sejak dini.
Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menemui berbagai kendala. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 133 anak di Jawa Timur dilaporkan mengalami keracunan makanan yang diduga berasal dari program MBG, dengan kasus terbaru terjadi di Pamekasan dan Magetan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPD RI Dapil Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terutama dalam hal tata kelola dan keamanan pangan program MBG.
Dalam agenda reses di 14 kota/kabupaten se-Jawa Timur, Ning Lia—sapaan akrabnya—menyerap berbagai aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Sejumlah warga mengeluhkan keterlambatan distribusi, minimnya sarana penyimpanan makanan, serta belum seragamnya standar dapur penyedia di berbagai daerah.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang sangat baik dan patut didukung bersama. Namun, pelaksanaannya perlu diawasi dengan cermat agar tujuan peningkatan gizi anak benar-benar tercapai tanpa menimbulkan risiko kesehatan,” ujar Ning Lia di Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Senator yang dikenal aktif dalam isu sosial dan pendidikan itu menegaskan, MBG bukan sekadar pembagian makanan gratis, melainkan bagian dari sistem pengelolaan pangan yang harus memenuhi prinsip keamanan, higienitas, dan gizi seimbang. Proses pengadaan bahan, pengolahan, hingga distribusi harus sesuai standar pelayanan pangan dan gizi (SPPG).
Peraih penghargaan Senator Terpopuler dan Paling Disukai di Jawa Timur versi ARCI itu mendorong pembentukan sub-SPPG di tingkat kabupaten/kota guna memperkuat pengawasan dan mempercepat evaluasi. Dengan adanya struktur pengawasan lokal, kualitas dan keamanan makanan akan lebih terjamin.
“Jika ada pengawasan daerah yang kuat dan terstruktur, potensi makanan basi, tercemar, atau menimbulkan keracunan bisa ditekan semaksimal mungkin,” tegasnya.
Selain pengawasan, Putri KH. Maskur Hasyim tersebut juga mendorong agar UMKM katering yang menjadi mitra MBG mendapatkan pelatihan mengenai kebersihan, pengemasan, dan manajemen penyimpanan makanan.
“Tujuan utama program ini adalah meningkatkan gizi generasi muda. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sangat
