Achmad Nurdjayanto Soroti Penurunan Bantuan UKT, Minta Pemkot Lindungi Mahasiswa Rentan
Anggota Komisi C DPRD Surabaya Fraksi Golkar Achmad Nurdjayanto.
SURABAYA ( KABAR SURABAYA) – Anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Partai Golkar, Achmad Nurdjayanto, memanfaatkan masa reses dengan mengunjungi daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi warga. Dalam pertemuan tersebut, ia banyak menerima keluhan terkait penurunan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang saku mahasiswa.
Menurutnya, kebijakan penurunan bantuan itu berpotensi menimbulkan dampak serius, terutama bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang tengah menempuh pendidikan.
“Dalam kegiatan reses di dapil kami, banyak keluhan terkait penurunan bantuan UKT dan uang saku mahasiswa, yang dikhawatirkan berpotensi putus kuliah,” kata Achmad Nurdjayanto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/02/2026).
Ia menegaskan bahwa bantuan pendidikan merupakan program strategis untuk memastikan akses pendidikan tinggi tetap terbuka bagi seluruh warga Surabaya, khususnya kelompok masyarakat rentan secara ekonomi.
Karena itu, ia mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk meninjau kembali kebijakan bantuan mahasiswa yang saat ini masih berjalan (on going). Menurutnya, mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan seharusnya tetap menerima nominal bantuan sesuai ketentuan awal hingga lulus.
“Mendorong pemerintah kota agar meninjau kembali kebijakan mahasiswa yang on going dikembalikan nominal bantuannya sampai lulus. Khusus mahasiswa baru bisa diterapkan aturan baru,” ujarnya.
Jika kebijakan tersebut belum dapat diterapkan secara menyeluruh, Nurdjayanto mengusulkan agar Pemkot Surabaya melakukan survei lapangan ulang, khususnya bagi mahasiswa on going yang merasa keberatan dan benar-benar tidak mampu.
Ia menilai langkah itu penting agar bantuan tetap tepat sasaran serta mencegah meningkatnya angka putus kuliah di kalangan mahasiswa.
“Kalau tidak bisa diterapkan, harapannya agar ada survei lapangan kembali khusus bagi mahasiswa on going yang merasa keberatan dan tidak mampu serta berpotensi rentan putus kuliah,” tegasnya.
Seluruh aspirasi yang dihimpun dalam reses tersebut, lanjutnya, akan dibawa ke pembahasan di DPRD Kota Surabaya agar menjadi perhatian dalam kebijakan pendidikan dan penganggaran pemerintah kota ke depan.
“Kami akan kawal terus aspirasi yang disampaikan,” tutupnya. (*)
