Achmad Nurdjayanto Minta Pemkot Surabaya Audit Rumah Pompa Antisipasi Banjir Jelang Lebaran
Achmad nurdjayanto
SURABAYA ( KABAR SURABAYA) – Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Achmad Nurdjayanto, meminta Pemerintah Kota Surabaya melakukan audit menyeluruh terhadap rumah pompa sebagai langkah antisipasi banjir menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul peringatan cuaca ekstrem dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda untuk periode 1–10 Maret 2026 yang memprediksi potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Jawa Timur, termasuk Surabaya.
Achmad menjelaskan, Komisi C DPRD Surabaya yang membidangi infrastruktur dan pembangunan menilai kesiapan sistem pengendalian banjir harus dipastikan sejak dini, terutama rumah pompa dan jaringan drainase yang menjadi tulang punggung pengaliran air di kota tersebut.
“Kami meminta pemerintah kota memastikan seluruh rumah pompa dalam kondisi siap operasi. Audit teknis perlu dilakukan agar kapasitas pompa benar-benar siap menghadapi potensi hujan dengan intensitas tinggi,” ujar legislator dari Partai Golkar itu, Kamis.5/3
Ia menambahkan, BMKG juga mencatat adanya peningkatan kecepatan angin hingga 25 knot di lapisan 3.000 feet serta kondisi atmosfer yang labil yang berpotensi memicu pertumbuhan awan konvektif.
Menurutnya, audit teknis perlu mencakup jumlah rumah pompa yang aktif, kapasitas pompa, kondisi kelistrikan, hingga ketersediaan cadangan daya. Selain itu, pembersihan saluran drainase serta normalisasi aliran air juga harus dipastikan berjalan optimal sebelum curah hujan meningkat.
Achmad menilai kesiapan infrastruktur pengendali banjir menjadi semakin penting karena Surabaya akan memasuki periode peningkatan mobilitas masyarakat menjelang Lebaran.
“Jangan sampai saat Lebaran justru muncul genangan di titik-titik yang seharusnya sudah bisa diantisipasi. Karena itu kesiapan rumah pompa dan saluran drainase harus benar-benar dipastikan sejak sekarang,” katanya.
Komisi C DPRD Surabaya juga mendorong adanya koordinasi yang lebih intens antara Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dengan perangkat daerah terkait agar sistem pengendalian banjir dapat berjalan optimal, terutama di kawasan yang selama ini kerap mengalami genangan.
Ia menegaskan, sebagai kota dengan aktivitas tinggi, Surabaya harus memiliki sistem respons cepat untuk mengatasi potensi genangan agar tidak mengganggu mobilitas masyarakat.
“Mitigasi harus berbasis data dan respons cepat di lapangan. Jangan sampai dampak cuaca ekstrem mengganggu aktivitas masyarakat, apalagi menjelang Lebaran,” ujarnya.
Secara kebijakan, DPRD juga menilai audit kesiapan infrastruktur pengendali banjir merupakan bagian dari manajemen risiko kota sekaligus bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran infrastruktur dalam APBD.
“Komisi C akan meminta laporan resmi dari OPD terkait selama periode peringatan cuaca berlangsung untuk memastikan kesiapsiagaan berjalan optimal,” katanya.
