DPRD Surabaya Dorong Percepatan Penanganan Banjir, 414 Titik Genangan Ditarget Tuntas pada 2029

SURABAYA – DPRD Surabaya mendorong percepatan penanganan banjir melalui pembangunan dan penyempurnaan sistem drainase. Meski progres fisik pembangunan saluran telah mencapai 90–95 persen, realisasi penyerapan anggaran masih belum optimal karena proses pembayaran dan pencairan pembiayaan masih berlangsung.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, mengatakan pembangunan saluran beserta jalan pendukungnya telah mendekati penyelesaian. Namun, capaian fisik tersebut belum sepenuhnya diikuti realisasi anggaran.

“Kalau progres pengerjaannya, fisiknya, salurannya, terus jalannya itu sudah 90 sampai 95 persen. Cuma memang untuk pembayarannya, penyerapan anggarannya masih relatif belum optimal karena masih menunggu proses pembayaran,” ujar Eri, Rabu (28/10/2026).

Politikus PDI Perjuangan tersebut menjelaskan, alokasi pembiayaan untuk Dinas Pekerjaan Umum (PU) tahun ini mencapai sekitar Rp600 miliar. Dana tersebut belum seluruhnya dicairkan karena masih dalam proses pengajuan pembayaran.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur pengendali banjir harus terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas saluran drainase dan mengurangi potensi genangan, terutama saat musim hujan.

Pembangunan Saluran Jangkau 180 Lokasi

Hingga awal Oktober 2026, pembangunan saluran telah menjangkau sekitar 180 lokasi dengan total panjang lebih dari 50 kilometer. Sementara itu, normalisasi sungai dan saluran telah dilakukan di 964 titik dan akan terus dilanjutkan dengan target sekitar 980–990 saluran.

“Sekarang sudah melakukan normalisasi sungai dan saluran itu di 964 saluran. Nanti masih terus berlanjut, termasuk saluran di perkampungan maupun saluran yang lebih besar,” jelasnya.

Selain pembangunan saluran, Pemkot Surabaya melakukan normalisasi Kali Jagir bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas dan Perum Jasa Tirta. Pekerjaan tersebut membentang dari kawasan Wonokromo hingga hilir di Wonorejo.

Normalisasi juga dilakukan di sejumlah sungai wilayah perbatasan meskipun sebagian kewenangannya berada di luar pemerintah kota. Upaya ini bertujuan meningkatkan kapasitas tampung sungai dan memperlancar aliran air saat hujan.

Pemkot turut memperkuat infrastruktur pendukung melalui pembangunan bozem dan peningkatan kapasitas rumah pompa, antara lain di Nginden, Jemursari, dan Ahmad Yani.

Berbagai upaya tersebut diharapkan mampu mengurangi genangan di kawasan yang selama ini kerap terdampak, terutama Surabaya Selatan dan sebagian Surabaya Timur.

Target 414 Titik Genangan Tuntas pada 2029

Eri menegaskan, penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan penyelesaian pembangunan fisik. Sistem drainase di Surabaya saling terintegrasi sehingga membutuhkan penanganan menyeluruh dan berkelanjutan.

Surabaya memiliki 30 sistem drainase yang penyelesaiannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

“Jadi kita ada 30 sistem drainase. Itu saling terintegrasi antar saluran. Memang belum bisa selesai semua karena keterbatasan anggaran, sehingga kita lakukan secara bertahap,” katanya.

DPRD Surabaya menargetkan 414 titik genangan yang telah teridentifikasi dapat dituntaskan pada 2029. Berdasarkan data yang disampaikan Eri, pada 2026 ditargetkan 46 titik genangan selesai ditangani, disusul 28 titik pada 2027, 21 titik pada 2028, dan 29 titik pada 2029.

Penanganan dilakukan melalui pembangunan saluran baru serta penyempurnaan sistem drainase yang sudah ada. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan dan dukungan anggaran setiap tahun.

Pembiayaan Alternatif untuk Sejumlah Infrastruktur

Terkait pembiayaan, Eri menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya memperoleh pembiayaan alternatif yang semula direncanakan sebesar Rp1,5 triliun, kemudian menjadi Rp1,3 triliun.

Dana tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk penanganan banjir, tetapi juga dialokasikan bagi sejumlah proyek infrastruktur lainnya.

“Yang untuk genangan itu tahun ini Rp595 miliar,” ungkapnya.

Selain pengendalian genangan, pembiayaan tersebut mencakup pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) dengan anggaran Rp125 miliar dan pelebaran Jalan Wiyung sebesar Rp497 miliar, termasuk pembebasan lahan dan pembangunan fisik. Kebutuhan penerangan jalan umum (PJU) juga masuk dalam pembiayaan alternatif tersebut.

Eri menjelaskan, pembebasan lahan menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan Jalan Wiyung karena pemerintah harus membeli lahan atau rumah warga yang terdampak proyek.

Untuk pembangunan saluran, skema pembiayaan juga akan dibedakan berdasarkan cakupan pekerjaan. Mulai tahun depan, pembangunan saluran lingkungan direncanakan menggunakan dana kelurahan. Sementara itu, saluran perkotaan tetap dibiayai melalui APBD dan dinas terkait, termasuk sebagian menggunakan pembiayaan alternatif.

Pembangunan Drainase Tetap Perhatikan Lingkungan

Eri turut menanggapi penebangan pohon di sejumlah lokasi, termasuk kawasan Jemursari, yang berkaitan dengan pembangunan jalan inspeksi untuk mendukung normalisasi sungai dan saluran.

Menurutnya, penebangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan teknis pekerjaan. Namun, pohon yang ditebang harus diganti sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pohonnya itu kemudian diganti dengan yang lain. Jadi ada proses penggantian. Itu ada hitungannya, satu pohon dengan diameter tertentu harus diganti dengan berapa bibit. Itu ada aturannya,” jelasnya.

Lokasi penanaman pengganti akan ditentukan berdasarkan kajian teknis. Apabila masih tersedia ruang setelah pembangunan jalan inspeksi, penanaman pohon di lokasi semula tetap didorong.

DPRD Surabaya berharap pembangunan infrastruktur pengendali banjir berjalan seiring dengan pemulihan lingkungan. Dengan demikian, peningkatan kapasitas drainase tidak hanya berorientasi pada pengurangan genangan, tetapi juga tetap memperhatikan keberadaan ruang terbuka hijau di Kota Surabaya.