Konflik Israel–AS vs Iran Memanas, SP IMPPI Jatim Desak Pemprov Siapkan Evakuasi PMI
Sekretaris SP IMPPI Jawa Timur, Lilies Pratiwining Setyarini
Surabaya ( KABAR SURABAYA) – Memanasnya eskalasi konflik bersenjata antara Israel dan Amerika Serikat melawan Iran memunculkan kekhawatiran baru terhadap keselamatan warga negara Indonesia yang bekerja di kawasan Timur Tengah.
Situasi geopolitik yang semakin tidak menentu berpotensi menyeret wilayah tersebut ke dalam konflik yang lebih luas, dengan dampak langsung terhadap mobilitas dan keamanan para pekerja migran.
Di tengah meningkatnya ketegangan itu, Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Informal Migran dan Pekerja Profesional Indonesia (SP IMPPI) Jawa Timur mendorong pemerintah daerah agar tidak menunggu situasi memburuk.
Organisasi ini menilai, langkah mitigasi dan skenario evakuasi harus mulai disiapkan sejak dini sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi warganya di luar negeri.
Sekretaris SP IMPPI Jawa Timur, Lilies Pratiwining Setyarini, menegaskan bahwa koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) menjadi kunci utama dalam merespons dinamika situasi di Timur Tengah.
Menurutnya, kesiapan teknis pemulangan pekerja migran harus disiapkan sebelum jalur mobilitas internasional semakin terganggu.
Ia mencontohkan kondisi yang mulai dirasakan para pekerja migran di Arab Saudi. Tercatat tujuh pekerja migran asal Lumajang hingga kini tertahan dan belum dapat kembali ke Indonesia meskipun masa kontrak kerja mereka telah berakhir.
Penghentian sementara sejumlah penerbangan internasional membuat proses kepulangan mereka terhambat.
Data resmi menunjukkan sekitar 7.000 pekerja migran asal Jawa Timur saat ini bekerja di kawasan Timur Tengah, dengan konsentrasi terbesar berada di Arab Saudi. Namun jumlah tersebut diyakini hanya mencerminkan sebagian dari realitas di lapangan, mengingat tidak sedikit pekerja yang berangkat melalui jalur non-prosedural.
Jika ketegangan geopolitik di kawasan tersebut terus meningkat, ancaman yang dihadapi para pekerja migran bukan sekadar persoalan mobilitas, tetapi juga keselamatan jiwa. Penutupan wilayah udara di sejumlah negara Timur Tengah dapat memperumit proses evakuasi apabila konflik militer berkembang menjadi lebih luas.
SP IMPPI Jawa Timur menilai pemerintah perlu menyiapkan skenario evakuasi yang inklusif. Dalam situasi darurat internasional, perlindungan negara tidak boleh dibatasi oleh status administratif pekerja migran, baik yang tercatat secara resmi maupun yang berangkat secara non-prosedural.
Selain persoalan keselamatan, organisasi pekerja ini juga mengingatkan pentingnya memastikan hak-hak ekonomi para pekerja migran tetap terlindungi. Konflik bersenjata kerap memicu ketidakpastian pembayaran upah, padahal gaji tersebut menjadi sumber penghidupan bagi keluarga mereka di tanah air.
Lebih jauh, SP IMPPI juga menyoroti pentingnya dukungan kesehatan pasca-evakuasi. Para pekerja migran yang kembali dari wilayah konflik berpotensi mengalami tekanan psikologis akibat situasi perang yang mereka hadapi selama bekerja di luar negeri. Karena itu, kesiapan layanan medis dan trauma healing dinilai menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pemulangan.
Di tengah memanasnya suhu geopolitik Timur Tengah, kesiapan pemerintah daerah dan pusat dalam melindungi warganya akan menjadi ujian nyata terhadap komitmen negara dalam menjalankan amanat konstitusi: melindungi segenap bangsa Indonesia, di mana pun mereka berada.
