Bambang Haryo Selesaikan Studi Magister Ilmu Politik di UWKS, Mantap Perjuangkan Kepentingan Rakyat Lewat Kebijakan Publik
Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono(BHS).
SURABAYA (KABAR SURABAYA)– Anggota Komisi VII DPR RI, Ir. Bambang Haryo Soekartono, M.I.Pol. (BHS), resmi menyelesaikan studi Magister Ilmu Politik di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS). Dalam sidang tesis yang digelar Minggu (19/10/2025),
Ia mempertahankan karya ilmiahnya berjudul “Implementasi Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Laut (Studi Kasus Pembangunan Pelabuhan Laut Patimban Tahap Pertama di Kabupaten Subang Jawa Barat)”.
Bambang Haryo mengaku bangga dapat menempuh pendidikan di UWKS yang tercatat sebagai universitas terbaik keempat di Indonesia versi UniRank. Ia menilai, bekal ilmu politik yang diperolehnya sangat penting untuk menunjang tugasnya sebagai wakil rakyat, khususnya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui kebijakan publik, meskipun latar belakang pendidikannya adalah teknik.
“Keilmuan politik ini tentu akan menunjang pekerjaan kami dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat,” ujar Bambang Haryo.
Sebagai seorang pengusaha dan politisi Partai Gerindra, BHS menegaskan semangatnya untuk terus memperjuangkan nasib nelayan, pelaku UMKM, serta masyarakat kecil dengan pendekatan keilmuan yang lebih kuat.
“Kami harap dengan ilmu ini kami bisa lebih memperjuangkan mereka menuju kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
Dalam tesisnya, BHS menjelaskan pentingnya pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang sebagai solusi terhadap potensi kemacetan aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok yang kini sudah mencapai 7 juta TEUs dari kapasitas 10 juta TEUs, dengan pertumbuhan rata-rata 5–7 persen per tahun.
“Jika dibiarkan, dalam waktu kurang dari 10 tahun Tanjung Priok akan mengalami kongesti. Karena itu, Patimban harus berfungsi menopang aktivitas pelabuhan nasional,” jelasnya.
Dengan gelar Magister Ilmu Politik yang kini disandangnya, Bambang Haryo berkomitmen terus berkontribusi dalam perumusan kebijakan strategis, terutama di bidang transportasi laut dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar pembangunan nasional semakin inklusif dan berkeadilan.
