Refleksi Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026

EPITAF: Catatan Terakhir Pendidikan Indonesia
Membaca Ulang Sistem Pendidikan Hindia-Belanda Baru

Oleh: Catur Ambyah, S.Pd., M.Pd.
(Dosen Kewarganegaraan dan Master Social Science)

Surabaya – Kalau Ki Hajar Dewantara hidup hari ini, barangkali ia tidak perlu lagi bersusah payah menulis Seandainya Aku Seorang Belanda. Cukup membaca satu pernyataan pejabat tentang penghapusan program studi, lalu ia akan paham: kolonialisme itu ternyata tidak mati—ia hanya berganti bahasa menjadi kebijakan.

Dalam esai klasiknya, Ki Hajar tidak sekadar mengkritik Belanda sebagai penjajah politik, tetapi membongkar watak pendidikan kolonial: sebuah sistem yang dirancang untuk menghasilkan subjek yang patuh, bukan manusia yang merdeka. Pendidikan dijadikan instrumen kekuasaan—a technology of control, meminjam istilah Michel Foucault—yang bekerja secara halus melalui kurikulum, disiplin, dan pembatasan akses pengetahuan.

Sekarang mari kita lihat hari ini. Ketika wacana penghapusan program studi di perguruan tinggi dilempar ke publik oleh pejabat negara, dengan dalih efisiensi dan relevansi pasar kerja, yang sedang dipertontonkan bukan sekadar reformasi administratif. Ini adalah artikulasi telanjang dari apa yang oleh Pierre Bourdieu disebut sebagai reproduksi struktur sosial melalui pendidikan.

Kampus tidak lagi berdiri sebagai ruang otonom pencarian kebenaran, tetapi menjadi perpanjangan tangan logika pasar. Program studi yang tidak “menghasilkan” secara ekonomi dianggap tidak layak eksis. Ilmu pengetahuan direduksi menjadi kapital simbolik yang harus segera dikonversi menjadi kapital ekonomi. Bahasanya terdengar rasional. Bahkan ilmiah. Tapi logikanya lama: yang tidak produktif, disingkirkan.

Jika kita tarik lebih jauh, ini bukan sekadar soal efisiensi, melainkan manifestasi dari apa yang oleh Karl Marx kritik sebagai reduksi manusia menjadi komoditas. Pendidikan tidak lagi memanusiakan manusia, melainkan mempersiapkan tenaga kerja yang siap masuk dalam sirkulasi produksi. Mahasiswa diposisikan sebagai human capital. Kampus sebagai pabrik. Ilmu sebagai instrumen utilitarian.

Dan di titik ini, kita kembali ke Hindia Belanda—bukan secara historis, tapi secara konseptual. Dulu, pendidikan kolonial membuka akses terbatas hanya untuk mencetak tenaga administratif rendahan yang dibutuhkan oleh sistem kolonial. Hari ini, dengan retorika yang lebih modern, kita melakukan hal yang serupa: menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan industri, sambil secara perlahan menyingkirkan bidang-bidang yang dianggap “tidak relevan.”
Ini yang oleh Antonio Gramsci disebut sebagai hegemoni: dominasi yang diterima tanpa paksaan, karena telah dianggap sebagai kewajaran.

Kita tidak merasa sedang dikendalikan, karena bahasa yang digunakan adalah “efisiensi,” “daya saing,” dan “kebutuhan pasar.” Padahal substansinya tetap sama: pembatasan horizon berpikir.

Ironinya, semua ini terjadi di bawah bayang-bayang Hari Pendidikan Nasional—hari yang seharusnya merayakan gagasan pendidikan sebagai proses emansipasi. Ki Hajar membayangkan pendidikan sebagai jalan menuju kemerdekaan batin dan intelektual. Bukan sekadar alat untuk bertahan hidup dalam pasar kerja. Namun hari ini, arah itu tampak dibelokkan.

Pendidikan dipaksa tunduk pada logika neoliberalisme—di mana nilai ditentukan oleh pasar, bukan oleh makna. Program studi yang tidak segera menghasilkan profit dianggap beban. Filsafat, sejarah, bahkan ilmu sosial kritis, perlahan didorong ke pinggir—karena terlalu banyak bertanya, terlalu sedikit “menghasilkan.” Padahal justru di situlah fungsi pendidikan yang paling esensial: mengganggu kemapanan, bukan menyesuaikan diri dengannya.

Jika Ki Hajar dulu menyindir Belanda karena mendidik tanpa niat memerdekakan, maka hari ini sindirannya mungkin akan lebih pahit: kita mendidik diri sendiri dengan logika yang sama—hanya saja kali ini, kita menyebutnya kemajuan.

Dan mungkin, dalam nada yang lebih getir, ia akan menulis ulang kalimatnya:
“Seandainya aku seorang pejabat pendidikan hari ini, aku tidak perlu menjajah rakyatku. Cukup arahkan pendidikan mereka agar tidak sempat berpikir mengapa mereka harus selalu menyesuaikan diri.”