Rokok Dibekukan, Ekonomi Madura Tercekik : Lia Istifhama Desak Solusi Adil dari Pemerintah

Sumenep ( KABAR SURABAYA) – Kebijakan pembekuan sejumlah perusahaan rokok (PR) lokal di Pulau Madura memicu gelombang kekhawatiran dari berbagai kalangan. Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah perintah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dinilai mengancam keberlangsungan ekonomi masyarakat di empat kabupaten — Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep — yang selama ini bergantung pada industri tembakau.

Mantan aktivis PMII sekaligus pendiri Aliansi Pemuda Reformasi Melawan (ALARM), Ach Toifur Ali Wafa, menilai kebijakan tersebut bukan hanya menekan industri, tetapi juga bisa membunuh perlahan denyut ekonomi Madura. Ia menyebut pembekuan PR dan pembatasan pita cukai sebagai langkah yang berpotensi memutus rantai penghidupan petani, buruh, dan pelaku usaha kecil di sektor tembakau.

“Kebijakan ini seolah sistematis menekan ekonomi Madura. Padahal perusahaan rokok lokal selama ini menjadi penopang harga tembakau agar tidak jatuh di pasaran,” ujar Toifur, Jumat (1/11).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Madura tercatat sebagai penghasil tembakau terbesar ketiga di Indonesia. Selama ini, perusahaan rokok lokal berperan penting menyerap hasil panen petani dan menjaga kestabilan harga. Namun, dengan dibekukannya sejumlah PR, ribuan petani dikhawatirkan kehilangan pasar, sementara harga tembakau bisa anjlok drastis.

“Kalau PR di Madura terus dibekukan dan pita cukai dibatasi, otomatis petani kita akan kehilangan pembeli. Madura bisa kehilangan komoditas kebanggaannya,” tambah Toifur.

Ia juga menilai kebijakan tersebut justru berpotensi menimbulkan masalah baru. Alih-alih menekan kerugian negara, langkah itu dapat menghilangkan mata pencaharian ribuan buruh dan petani di empat kabupaten. Toifur berharap pemerintah pusat lebih bijak dan membuka ruang dialog dengan pengusaha rokok kecil, petani, serta anggota legislatif untuk mencari solusi bersama.

“Pemerintah bisa menerbitkan pita cukai kelas tiga bagi perusahaan kecil, atau membentuk kawasan ekonomi khusus tembakau di Madura. Dengan begitu, ekonomi rakyat tetap berjalan tanpa melanggar aturan,” ujarnya.

Lia Istifhama: Pemerintah Harus Dengar Suara Rakyat Daerah

Menanggapi hal itu, anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Madura melalui jalur konstitusional di tingkat pusat. Senator yang akrab disapa Ning Lia itu menegaskan, kebijakan fiskal dan industri tidak boleh mengorbankan daerah penghasil komoditas strategis.

“Isu pembekuan PR dan pembatasan pita cukai ini menyangkut keberlangsungan ekonomi rakyat. Madura punya dua komoditas unggulan — garam dan tembakau — yang harus dijaga agar terus menjadi sumber penghidupan masyarakat,” tegasnya.

Menurut Lia, pemerintah pusat seharusnya berpihak kepada ekonomi daerah yang menopang sektor pertanian dan industri kecil. Ia menilai, pembangunan nasional yang berkeadilan hanya bisa terwujud jika kebijakan disusun dengan mendengar langsung suara rakyat di lapangan.

“Jangan sampai kebijakan dari pusat justru mematikan ekonomi di daerah. Pemerintah harus mau mendengar aspirasi rakyat, terutama dari wilayah yang selama ini menopang sektor pertanian dan industri kecil,” tegasnya lagi.

Ning Lia juga mengapresiasi semangat generasi muda Madura seperti Toifur yang tetap peduli terhadap masa depan ekonomi daerah. Ia menilai, peran pemuda dalam menyuarakan keadilan ekonomi sangat penting sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan publik.

“Masukan seperti ini sangat berharga. Saya akan sampaikan langsung kepada Kementerian Keuangan agar persoalan ini mendapat perhatian dan solusi yang berpihak kepada masyarakat Madura,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Lia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, legislatif, dan pelaku usaha untuk menjaga keberlangsungan ekonomi Madura. Ia berharap dialog lintas lembaga segera digelar agar keputusan yang diambil benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.

“Kita harus membangun komunikasi yang baik agar kebijakan yang dibuat tidak justru menimbulkan luka ekonomi baru. Madura jangan sampai kehilangan identitas ekonominya,” pungkasnya.