Anggota DPR RI Reni Astuti Desak Kemenpora Perjelas Arah Kebijakan Kepemudaan dan Naturalisasi Atlet
JAKARTA (KABAR SURABAYA)– Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Reni Astuti, mendesak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memperjelas arah kebijakan kepemudaan sekaligus memberikan kepastian soal naturalisasi atlet. Desakan itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi X bersama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Reni menegaskan pembangunan pemuda harus menjadi prioritas utama sebelum berbicara lebih jauh mengenai sektor olahraga. Ia menyoroti capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 2024 yang masih di angka 56,33, dan meminta agar Kemenpora fokus meningkatkan indikator yang paling krusial.
“Kalau kita bicara IPP, indikatornya ada lima: pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pemuda, lapangan kerja, serta partisipasi dan kepemimpinan yang mencakup gender dan diskriminasi. Pertanyaan saya, dari indikator-indikator ini, Bapak Menteri akan lebih fokus meningkatkan sisi yang mana? Apakah di ketenagakerjaan, atau partisipasi dan kepemimpinan?” ujar Reni.
Ia juga menekankan pentingnya transformasi nyata Kemenpora yang dapat dirasakan sejak 100 hari pertama kerja Menpora. “Transformasi yang Bapak canangkan harus terasa sejak awal. Reformasi birokrasi, deregulasi, termasuk penghapusan Permen 14 yang menghambat prestasi olahraga, kami apresiasi. Begitu juga upaya menjajaki dana pensiun bersama Kementerian Keuangan,” tambahnya.
Selain pembangunan pemuda, Reni menyoroti kebijakan naturalisasi atlet di luar cabang sepak bola. Kekhawatiran itu, kata dia, muncul setelah Komisi X melakukan kunjungan ke Surabaya dan mendengar aspirasi pengurus KONI setempat.
“Sehari setelah Bapak dilantik Presiden Prabowo, muncul pertanyaan apakah naturalisasi akan dilakukan di cabor lain juga. Karena Pak Menteri sebelumnya di PSSI identik dengan naturalisasi sepak bola, wajar ada kekhawatiran ini. Maka dibutuhkan pernyataan tegas dari Pak Menteri agar tidak menimbulkan spekulasi,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Reni mengingatkan agar organisasi induk olahraga seperti KONI, KORMI, hingga NPC tetap mendapatkan perhatian serius dalam setiap kebijakan yang disusun Kemenpora.
