Lia Istifhama Tegaskan Pemerataan Tanpa Keadilan Tidak Akan Mewujudkan Kesejahteraan
Anggota DPD RI Lia Istifhama.
SURABAYA ( KABAR SURABAYA) — Wakil rakyat yang dikenal dekat dengan masyarakat hingga ke akar rumput, anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifhama, menegaskan pentingnya penerapan otonomi daerah yang berkeadilan.
Senator yang akrab disapa Ning Lia ini menilai, konsep otonomi daerah tidak cukup hanya sebatas pemerataan kewenangan dan anggaran, tetapi juga harus memastikan adanya keadilan kontekstual sesuai karakter dan kebutuhan tiap wilayah.
“Pada prinsipnya, saya ingin menekankan pentingnya otonomi daerah yang berkeadilan. Artinya, kebijakan pusat tidak bisa disamaratakan untuk semua wilayah karena setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda,” ujar Legislator Jatim itu, Selasa (4/11/2025).
Menurut Lia, kebijakan pembangunan selama ini kerap terjebak pada paradigma pemerataan semata tanpa mempertimbangkan realitas sosial dan ekonomi masyarakat di tiap daerah. Ia mencontohkan, masih banyak wilayah yang tidak termasuk kategori 3T (tertinggal, terdepan, terluar), namun juga belum mencapai tingkat kemajuan optimal.
“Kadang kita hanya mengenal istilah wilayah maju dan 3T. Padahal, ada banyak daerah yang tidak termasuk 3T, tapi juga belum bisa dikatakan maju. Maka dari itu, konsep keadilan harus benar-benar menjadi dasar dalam pembagian kewenangan maupun keuangan antara pusat dan daerah,” tegasnya dengan nada lembut namun penuh penekanan.
Lia menambahkan, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus diatur secara proporsional dan berpihak pada kebutuhan masyarakat lokal. Prinsip keadilan, katanya, merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang mandiri, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Selain dikenal berkomitmen pada isu keadilan sosial, Lia juga memiliki kedekatan emosional dengan kalangan muda, khususnya Generasi Z. Sikapnya yang terbuka dan komunikatif membuatnya kerap dijuluki sebagai wakil rakyat yang bisa diajak bicara.
Kehadirannya di berbagai ruang dialog publik dan komunitas menjadi bukti bahwa Lia bukan hanya menyuarakan gagasan dari balik meja parlemen, tetapi juga turun langsung mendengar aspirasi masyarakat.
“Bagi saya, suara rakyat itu bukan sekadar data atau laporan. Itu adalah napas dari perjuangan yang harus kita dengarkan dan tindak lanjuti,” pungkasnya dengan senyum hangat.
