Zuhrotul Mar’ah: Perempuan Jangan Hanya Jadi Penonton Politik
SURABAYA(KABAR SURABAYA) – Perempuan jangan hanya menjadi penonton ketika keputusan-keputusan penting tentang kehidupan masyarakat dibahas dan ditetapkan. Perempuan harus berani masuk ke ruang politik, membangun kapasitas, menyuarakan kepentingan masyarakat, hingga ikut mengawal kebijakan publik.
Pesan tersebut disampaikan dr. Zuhrotul Mar’ah, Anggota DPRD Surabaya Fraksi PAN sekaligus Sekretaris DPD PAN Surabaya, saat menjadi pembicara dalam Sekolah Politik Perempuan yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur di Amaris Hotel Darmo Surabaya, Sabtu (26/9/2026).
Menurut Zuhrotul, keterlibatan perempuan dalam politik tidak semestinya berhenti pada persoalan jumlah keterwakilan. Lebih dari itu, perempuan harus memiliki kapasitas dan keberanian untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat ketika berada di ruang pengambilan keputusan.
“Politik biaya tinggi, akses modal kampanye yang tidak setara. Ini tantangan dalam struktur politik kita,” ujar Zuhrotul.
Ia mengatakan, tantangan perempuan dalam politik juga berkaitan dengan penempatan calon legislatif perempuan pada posisi strategis serta keterbatasan akses informasi mengenai mekanisme politik.
Karena itu, perempuan perlu mempersiapkan diri dengan pengetahuan dan pengalaman. Pemahaman terhadap regulasi, kebijakan publik, komunikasi, serta kemampuan membangun jejaring menjadi modal penting sebelum terjun lebih jauh ke dunia politik.
Perempuan Bersentuhan Langsung dengan Persoalan Masyarakat
Zuhrotul menilai perempuan memiliki posisi penting dalam mengawal kebijakan publik karena bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan kehidupan sehari-hari.
Sebagai ibu, pengasuh, maupun pengelola rumah tangga, perempuan kerap berhadapan langsung dengan persoalan pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pelayanan publik.
“Perempuan adalah yang paling terdampak dalam banyak aspek. Entah itu sebagai ibu, pengasuh, dan pengelola rumah tangga,” katanya.
Menurutnya, pengalaman tersebut seharusnya menjadi kekuatan ketika perempuan masuk ke ruang politik. Persoalan yang ditemui di lingkungan keluarga dan masyarakat dapat diubah menjadi aspirasi dan diperjuangkan melalui kebijakan.
“Kalau kita tidak masuk ke ruang kebijakan, urusan mendasar masyarakat bawah sering terabaikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, isu kesehatan ibu dan anak, pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan ekonomi merupakan sejumlah persoalan yang membutuhkan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan.
Pengalaman di Komunitas Jadi Modal Politik
Zuhrotul juga mendorong perempuan tidak meremehkan pengalaman berorganisasi dan berkegiatan di tengah masyarakat.
Menurutnya, aktivitas di komunitas, organisasi perempuan, maupun majelis taklim dapat menjadi ruang belajar untuk memahami persoalan masyarakat sekaligus membangun jejaring.
Dari pengalaman tersebut, perempuan dapat membawa suara masyarakat dari tingkat akar rumput menuju ruang kebijakan.
Perkembangan media digital juga dinilai membuka peluang lebih luas bagi perempuan untuk menyampaikan gagasan dan mengawal isu publik. Namun, ruang digital harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab dengan tetap mengedepankan pemahaman terhadap isu.
“Forum seperti sekolah politik perempuan ini adalah salah satu forum strategis untuk meningkatkan kapasitas dan jaringan sebagai modal penting,” katanya.
Bukan Sekadar Keterwakilan
Sekolah Politik Perempuan LHKP PWM Jawa Timur berlangsung pada 26–27 September 2026 di Amaris Hotel Darmo Surabaya. Forum tersebut menjadi ruang pembelajaran bagi perempuan untuk memahami politik, kebijakan publik, kepemimpinan, komunikasi, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
Zuhrotul menegaskan, perempuan yang masuk ke politik harus siap terus belajar. Keterwakilan tanpa kapasitas dinilai belum cukup untuk memastikan aspirasi masyarakat benar-benar diperjuangkan.
Pengetahuan, integritas, keberanian, dan jejaring menjadi bekal penting agar perempuan tidak sekadar hadir dalam politik, tetapi mampu membawa persoalan masyarakat ke ruang kebijakan.
“Perempuan harus berani hadir, belajar, dan ikut menentukan arah kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat,” tegasnya.
