Bahtiyar Rifai Tegaskan: Tak Boleh Ada Bangunan di Atas Saluran, Penanganan Banjir Harus Tuntas
Surabaya ( KABAR SURABAYA) – Memasuki musim penghujan, kekhawatiran masyarakat terhadap ancaman banjir kembali meningkat. Menyikapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, menegaskan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memaksimalkan penanganan banjir secara menyeluruh dan tidak hanya fokus pada proyek fisik semata.
“Penanganan banjir harus punya target jelas. Jangan sampai setiap hujan deras warga selalu cemas karena air meluap di wilayahnya,” kata Bahtiyar, Jumat (7/11).
Politisi muda ini menekankan bahwa pengendalian banjir tidak cukup hanya dengan membangun saluran, bozem, atau rumah pompa. Menurutnya, pemeliharaan dan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan saluran air sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur baru.
“Masih banyak sampah menumpuk di muara saluran hingga rumah pompa. Ini memperlambat kerja petugas saat hujan deras. Pemkot harus memastikan pembersihan dan pengerukan sedimen dilakukan rutin, tidak hanya saat musim hujan,” jelasnya.
Berdasarkan data Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya, tumpukan sampah paling besar ditemukan di saluran Greges menuju Bozem Morokrembangan. Sampah-sampah besar seperti sofa, kasur, dan perabot rumah tangga kerap menyumbat aliran air.
Bahtiyar menilai kondisi tersebut diperparah oleh adanya bangunan liar dan lapak pedagang di atas saluran air yang menghambat perbaikan maupun aliran air. Ia mendesak kelurahan, RT/RW, dan Satpol PP untuk lebih proaktif menertibkan tanpa menunggu instruksi dari Pemkot.
“Banyak saluran yang dijadikan tempat menyimpan barang atau lapak PKL. Ini harus ditertibkan agar petugas mudah mengakses dan memperbaiki saluran,” tegasnya.
Selain itu, Bahtiyar juga menyoroti pentingnya konektivitas antar-saluran antarwilayah agar aliran air tidak terputus. Ia mengingatkan agar perencanaan pembangunan saluran di Musrenbang dilakukan secara terpadu, bukan sektoral.
“Jangan sampai kampung A bangun sendiri, kampung B juga, tapi salurannya tidak nyambung. Ini sering terjadi karena perencanaan yang tidak terintegrasi,” ujarnya.
Legislator dari Fraksi Gerindra ini menambahkan, keseimbangan ukuran antara saluran utama dan cabang juga harus diperhatikan. “Jangan sampai saluran besar di hulu, tapi buangannya kecil di ujung. Akibatnya air meluap dan tidak tertampung,” pungkasnya.
