Dugaan Keracunan Massal Program MBG: Pemerintah Didesak Bertindak Cepat, UMKM Lokal Harus Dilibatkan
Jakarta (KABAR SURABAYA) – Dugaan keracunan massal terkait Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian nasional. Lebih dari 4.700 penerima MBG dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi menu yang didistribusikan melalui berbagai dapur penyedia. Kasus terbanyak terjadi di Jawa dengan 2.606 orang terdampak, diikuti Sumatra (1.281 kasus), serta wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua (824 kasus). Kasus terbaru di Bandung Barat, Jawa Barat, menimpa 45 pelajar yang mengalami mual dan muntah setelah makan siang MBG.
Menanggapi situasi ini, Anggota DPD RI Lia Istifhama menegaskan pentingnya tim investigasi independen untuk menelusuri penyebab dugaan keracunan sekaligus menilai kualitas menu dan standar dapur penyedia MBG.
“Investigasi cepat sangat penting agar kita tidak berspekulasi. Kita perlu memastikan apakah ini benar keracunan atau ada faktor lain, sekaligus menilai kualitas menu dan distribusi MBG,” ujar Lia, Selasa (23/9/2025).
Selain aspek kesehatan, Lia menyoroti perlunya pemerataan keterlibatan UMKM lokal. Selama ini, penyediaan MBG lebih terkonsentrasi pada dapur besar, padahal UMKM dapat menjadi solusi distribusi lebih aman sekaligus penguatan ekonomi daerah.
“Idealnya setiap sekolah menggandeng UMKM di sekitarnya untuk penyediaan menu MBG. Distribusi yang tersebar lebih aman dan peluang ekonomi lokal lebih adil,” tegas Lia.
Lia juga menekankan bahwa program MBG harus berjalan selaras dengan prinsip keamanan pangan. “Gizi tinggi tidak ada artinya jika tidak dibarengi kontrol mutu dapur dan distribusi makanan yang aman,” ujarnya.
Kasus dugaan keracunan MBG ini diharapkan menjadi momentum reformulasi sistem MBG, mulai dari peningkatan kualitas menu, perbaikan distribusi, hingga pemberdayaan UMKM lokal. Tujuan utamanya tetap satu: menjaga gizi generasi muda sambil memastikan masyarakat merasa aman dan percaya pada program ini.
