Genangan 70 Sentimeter Hantui Warga, DPRD Surabaya Dorong Perbaikan Sistemik
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati.
Surabaya ( KABAR SURABAYA) – DPRD Kota Surabaya melalui Komisi C menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas persoalan banjir rutin yang dialami warga Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Rabu (25/2/2026).
RDP dipimpin Wakil Ketua Komisi C, Aning Rahmawati, dengan menghadirkan perwakilan warga, Lurah Gunung Anyar Tambak, DSDABM, Bappeda, serta Bagian Hukum dan Kerja Sama Pemkot Surabaya.
Dalam forum tersebut, Mukani selaku Ketua RT 06 RW 07 Perumahan Puri Gunung Anyar Regency menyampaikan bahwa kawasan tempat tinggalnya yang dihuni sekitar 300 kepala keluarga berada di titik terendah. Kondisi ini membuat wilayah tersebut kerap tergenang hingga setinggi 50–70 sentimeter saat hujan deras berbarengan dengan pasang air laut.
Ia menjelaskan, meskipun pintu air sudah ditutup dan pompa dioperasikan, air bisa menggenang lebih dari lima jam. Terdapat delapan gang dengan panjang total kurang lebih satu kilometer yang belum tertangani maksimal. Dari tujuh titik genangan terparah, baru beberapa yang masuk usulan penanganan karena keterbatasan anggaran.
“Perkiraan biaya untuk dua titik saja mencapai Rp750 juta. Kalau dihitung keseluruhan, bisa lebih dari Rp1 miliar,” ungkapnya. Warga, lanjutnya, tetap mengapresiasi bantuan pompa serta perbaikan pintu air yang telah dilakukan pemerintah kota karena cukup membantu mempercepat penyusutan genangan.
Menanggapi hal itu, Kabid Infraswil Bappeda Surabaya, Windo Gusman Prasetyo, menerangkan bahwa Gunung Anyar Tambak belum terhubung dengan sistem drainase induk kota. Kawasan tersebut juga belum terakomodasi dalam Surabaya Drainage Master Plan, sehingga sistem saluran eksisting—termasuk jaringan Kebonagung—belum mampu mengimbangi pertumbuhan kawasan hunian baru.
Ia menyebutkan, tahun ini akan dilakukan kajian komprehensif untuk mengevaluasi sistem yang ada, termasuk kemungkinan penyesuaian jaringan Kebonagung atau pembangunan sistem drainase baru. Kajian ditargetkan selesai dalam satu hingga dua bulan sebelum dilanjutkan survei lapangan bersama konsultan.
Sementara itu, Kabid Pematusan DSDABM, Adi Gunita, mengatakan pihaknya sedang mengevaluasi kinerja rumah pompa Kebonagung. Opsi yang dipertimbangkan antara lain optimalisasi maupun reposisi pompa, termasuk memaksimalkan tiga unit pompa dongfeng di area terdampak serta tambahan satu unit pompa di sekitar lokasi.
Ia juga menyoroti pentingnya penyerahan fasum dan fasos agar pemerintah dapat melakukan intervensi infrastruktur tanpa hambatan administrasi.
Menutup rapat, Aning Rahmawati menegaskan bahwa penanganan banjir tidak boleh bersifat tambal sulam. Menurutnya, peninggian paving atau pembangunan gorong-gorong tidak akan efektif tanpa pembenahan sistem secara menyeluruh.
“Harus ada solusi menyeluruh. Jika tidak, air hanya akan bersirkulasi dan kembali menggenangi permukiman,” ujarnya.
Komisi C mendorong langkah cepat berupa penanganan titik-titik kritis sebagai solusi jangka pendek, serta pembangunan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi untuk jangka panjang, termasuk pembangunan bozem, pintu air, dan pompa di setiap saluran menuju laut sesuai arah kebijakan dalam Raperda Pengendalian Banjir.
Politisi PKS ini berharap proses survei dan kajian dapat dimulai pada Maret, sehingga warga pesisir timur Surabaya terbebas dari banjir musiman yang selama ini terus berulang.
