KPU Surabaya Silaturahmi ke Partai Golkar, Jalin Sinergi Bahas Penataan Dapil dan Representasi Warga
DPRD Golkar Surabaya.
Surabaya (Kabar Surabaya)– Dalam suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menggelar audiensi dan silaturahmi ke Kantor DPD Partai Golkar Kota Surabaya, Selasa (7/10/2025).
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya KPU mempererat komunikasi dengan partai politik sekaligus menjaring masukan terkait penataan daerah pemilihan (dapil) dan representasi politik masyarakat di DPRD Kota Surabaya.
Kunjungan tersebut disambut hangat oleh Ketua DPD Golkar Surabaya, dr. Akmarawita Kadir, beserta jajaran pengurus partai.
Dalam forum yang berlangsung santai namun substansial itu, kedua pihak berdiskusi mengenai berbagai hal strategis dalam penyelenggaraan pemilu, terutama tentang pentingnya penyesuaian jumlah dapil dan kursi legislatif agar lebih sesuai dengan dinamika pertumbuhan penduduk Surabaya.
“Kami mengapresiasi KPU yang datang langsung untuk berdialog. Ini menunjukkan semangat kolaboratif agar pemilu di Surabaya semakin baik dan representatif,” ujar Akmarawita.
Ia menyampaikan bahwa dengan jumlah penduduk Surabaya yang kini mencapai sekitar tiga juta jiwa, beberapa dapil sudah terasa terlalu luas dan tidak seimbang dalam jumlah pemilihnya. Karena itu, pihaknya mengusulkan agar KPU mempertimbangkan penambahan kursi maupun dapil pada Pemilu mendatang.
“Misalnya di dapil 5, dari Romokalisari sampai Wiyung, wilayahnya sangat luas. Kami berharap ada penyesuaian agar keterwakilan masyarakat lebih proporsional,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua KPU Kota Surabaya, Soeprayitno, menyampaikan apresiasi atas masukan yang disampaikan Partai Golkar. Ia menegaskan bahwa KPU terbuka terhadap pandangan dari semua partai politik sebagai bagian dari proses evaluasi berkelanjutan.
“Kami datang untuk mendengar langsung masukan dari teman-teman partai. Semua usulan akan kami catat dan pelajari dalam kajian penataan dapil nanti,” ungkap Soeprayitno.
Menurutnya, setiap proses perubahan dapil dan jumlah kursi tetap harus melalui mekanisme resmi, termasuk kajian akademik, uji publik, hingga pembahasan bersama KPU Provinsi dan KPU RI. Namun, ia memastikan KPU Surabaya akan selalu menjaga transparansi dan membuka ruang dialog bagi seluruh partai.
“KPU tidak ingin bekerja di menara gading. Kami ingin mendengar suara semua pihak agar penataan dapil ke depan benar-benar adil, proporsional, dan bisa diterima bersama,” tegasnya.
Audiensi ini menjadi bagian dari rangkaian roadshow KPU Kota Surabaya ke berbagai partai politik, dengan tujuan membangun sinergi, memperkuat koordinasi, dan memastikan setiap tahapan Pemilu 2029 berjalan secara inklusif dan partisipatif.
“Semangat kami sederhana: pemilu yang jujur, adil, dan melibatkan semua pihak,” tutup Soeprayitno.(SILA)
