Wakil Ketua DPRD Surabaya Minta Guru Dapat Dukungan Anggaran Dalam Program MBG
Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni.
SURABAYA — Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, mengusulkan agar para guru mendapatkan dana operasional khusus dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini dijalankan pemerintah.
Menurutnya, selama ini guru tidak dilibatkan secara aktif dalam tata laksana program MBG, melainkan hanya berperan sebagai pembagi makanan di kelas.
“Mereka tidak dilibatkan aktif dalam proses pelaksanaan dan pengawasan MBG di sekolah,” ujar Fathoni di Surabaya, Selasa (7/10/2025).
Politisi Partai Golkar ini menyayangkan minimnya peran guru dalam program tersebut, padahal posisi mereka sangat penting dalam menjaga kebersihan, kedisiplinan, serta memberikan edukasi gizi kepada para siswa.
“Pemilik dapur hanya mengantar dan mengambil makanan ke sekolah. Sementara urusan kebersihan dan lainnya sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.
Fathoni mendorong agar pengelola dapur MBG lebih aktif berkoordinasi dengan kepala sekolah dan guru, sehingga komunikasi di lapangan bisa berjalan baik. Ia juga meminta Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk mengalokasikan anggaran tambahan guna mendukung operasional program, termasuk bagi para guru yang ikut memastikan keberhasilannya.
“Biasanya jam istirahat guru bisa digunakan untuk beristirahat sejenak. Tapi sekarang mereka ikut membersihkan sisa makanan di kelas. Pemerintah harus menghargai setiap tetesan keringat mereka,” ujarnya.
Fathoni menegaskan, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang selalu berkomitmen menyukseskan program pemerintah. Namun, penghargaan dalam bentuk dukungan operasional akan menjadi bentuk apresiasi nyata atas kerja keras mereka.
“Keberhasilan MBG bukan hanya soal penyaluran makanan, tetapi juga membangun sistem yang mendukung hubungan fungsional antara peserta didik dan tenaga pendidik, serta menanamkan kebiasaan makan sehat sejak dini,” tambahnya.
Ia menilai, program MBG merupakan prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun, pelaksanaannya perlu diperbaiki agar tidak terlalu sentralistik dan lebih melibatkan pemerintah daerah.
“Masih banyak catatan dalam pelaksanaan program ini, terutama karena belum melibatkan pemerintah daerah dan instansi terkait di lapangan,” pungkasnya.
