Lia Istifhama Dorong Pemerataan Sekolah Inklusi dan Keadilan bagi Guru di Indonesia
Anggota DPD RI Jawa Timur Lia Istifhama
SURABAYA ( KABAR SURABAYA) — Senator asal Jawa Timur, Lia Istifhama, kembali menegaskan komitmennya terhadap pemerataan akses pendidikan bagi semua kalangan, termasuk anak-anak difabel. Ia menilai, sistem pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama pada ketersediaan sekolah berjenjang bagi siswa berkebutuhan khusus.
“Jangan sampai anak-anak difabel bisa bersekolah di jenjang SMP karena ada sekolah inklusi, tetapi ketika ingin melanjutkan ke SMA, ternyata di wilayah tersebut tidak tersedia sekolah yang mendukung kebutuhan mereka,” ujar Lia, Selasa (4/11).
Menurutnya, pendidikan inklusi bukan sekadar membuka akses masuk bagi peserta didik difabel, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan konsistensi kebijakan di setiap jenjang pendidikan. Ia menegaskan, pemerataan fasilitas dan kesempatan belajar harus menjadi prioritas agar setiap anak dapat berkembang sesuai potensinya.
Selain isu pendidikan inklusif, Lia juga menyoroti ketimpangan kesejahteraan antara guru di bawah Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
“Kalau kita bicara sertifikasi guru, datanya cukup mencolok. Guru di bawah Kemendikbud sudah mencapai sekitar 65 persen, sementara guru Kemenag masih di angka 30 persen. Ini menunjukkan adanya ketimpangan yang harus segera ditangani,” jelasnya.
Senator yang akrab disapa Ning Lia itu menilai, kesenjangan tersebut berpengaruh terhadap motivasi dan kinerja tenaga pendidik. Ia menegaskan, guru adalah pilar utama pendidikan, sehingga negara wajib memberikan perhatian dan penghargaan yang setara tanpa membedakan instansi.
“Guru Kemenag dan Kemendikbud sama-sama mendidik anak bangsa. Maka sudah seharusnya mereka mendapatkan perlakuan dan penghargaan yang setara,” tegasnya.
Lia menambahkan, keadilan dalam pendidikan tidak hanya dapat diwujudkan melalui kebijakan teknis semata, tetapi juga melalui empati dan komitmen moral dari para pengambil kebijakan.
“Kalau kita ingin menciptakan pendidikan yang berkeadilan, maka setiap kebijakan harus berpihak pada manusia—bukan hanya angka dan data. Anak-anak difabel, guru, semua mereka adalah bagian dari masa depan bangsa ini,” pungkasnya penuh keyakinan.
