Komisi B DPRD Surabaya Soroti Minimnya Anggaran Pelatihan dan Budidaya DKPP
Anggota komisi B DPRD Surabaya Agoeng Prasodjo.
Surabaya (KABAR SURABAYA)— Komisi B DPRD Kota Surabaya kembali menyoroti kinerja dan efektivitas penggunaan anggaran di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP). Dalam pembahasan anggaran tahun 2026, anggota Komisi B Agoeng Prasodjo menilai sejumlah program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dinas tersebut masih belum maksimal, terutama dalam hal pelatihan dan budidaya ikan.
Agoeng mengungkapkan, anggaran pelatihan masyarakat yang disiapkan DKPP tahun ini hanya sekitar Rp300 juta. Jumlah tersebut, menurutnya, tidak sebanding dengan kebutuhan dan jumlah penduduk Surabaya yang mencapai lebih dari tiga juta jiwa.
“Anggaran pelatihan itu kecil, hanya sekitar Rp300 juta untuk 20 orang, tapi dilakukan 22 kali dalam setahun. Mestinya yang dicakup itu lebih banyak supaya masyarakat yang bisa ikut pelatihan semakin luas,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).
Politisi Partai Golkar itu menekankan pentingnya tindak lanjut setelah pelatihan dilakukan, agar masyarakat tidak sekadar menerima teori, tetapi benar-benar bisa mengembangkan keterampilan yang bernilai ekonomi.
“Jangan hanya selesai pelatihan lalu selesai. Harus ada tindak lanjut, supaya pelatihan ini benar-benar memberdayakan,” imbuhnya.
Selain menyoroti pelatihan, Komisi B juga menyoroti adanya pengurangan anggaran untuk pengadaan benih ikan, seperti lele dan nila. Menurut Agoeng, program budidaya ikan ini terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga seharusnya diperluas, bukan dikurangi.
“Tadi kan misalnya ada penambahan ikan, seperti lele dan nila, tapi malah dikurangi. Kami minta itu ditambah. Kalau bisa dimanfaatkan di setiap RT, pasti banyak yang mau berbudidaya,” tegasnya.
Agoeng menilai, pemberdayaan masyarakat melalui sektor ketahanan pangan dan pertanian merupakan bagian penting dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan. Karena itu, ia mendorong agar anggaran DKPP diarahkan secara lebih konkret dan menyentuh langsung kebutuhan warga.
“Kalau bisa, anggarannya ditambah dua kali lipat agar APBD benar-benar berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya.
